Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (klik di sini untuk mengunduh)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (klik di sini untuk mengunduh)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. (klik di sini untuk mengunduh)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (klik di sini untuk mengunduh)
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (klik di sini untuk mengunduh)

Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (klik di sini untuk mengunduh) dan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Penetapan Layanan Informasi Terbuka Tahun 2025 (klik di sini untuk mengunduh);
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (klik di sini untuk mengunduh); dan
Penetapan Layanan Informasi yang Dikecualikan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (klik di sini untuk mengunduh).

Terkait pelaksanaan tugas dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah telah menyusun prosedur operasional standar (POS) sebagai berikut.

No.	Judul
1	POS Layanan Kelompok Rentan
2	POS dan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja TA 2024
3	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
4	POS Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah
5	POS Lokakarya Hasil Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah
6	POS Sidang Komisi Bahasa Daerah
7	POS Pengembangan dan Penyusunan Kamus Digita Jawa
8	POS Pedoman Pengumpulan Data Bahasa dan Sastra Daerah
9	POS Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra
10	POS Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra
11	POS Pelaksanaan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia
12	POS Pelaksanaan Fasilitas Permasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah
13	POS Pelaksanaan Fasilitasi Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah
14	POS Pelaksanaan Akuntasi dan Pelaporan BMN
15	POS Perawatan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
16	POS Pemberian Surat Izin Cuti
17	POS Pembuatan Kartu Pegawai
18	POS Pengajuan Usulan Pensiun
19	POS Pengembangan SDM
20	POS Pengusulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Fungsional Tertentu
21	POS Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
22	POS Pencairan Anggaran
23	POS Pengadministrasian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lihat dokumen
24	POS Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan (2022)
25	POS Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan (2023)
26	POS Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan (2024)
27	POS Pengaduan Masyarakat
28	POS Pengendalian Gratifikasi
29	POS Penanganan Benturan Kepentingan
30	POS SPI
31	POS Penyusunan Peta Risiko
32	POS Layanan Gedung Landung
33	POS Lajasa, Prada, Gangsingan, Smara Muruhita, UKBI
34	POS Pemilihan Ketua dan Tim ZI-WBK
35	POS Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
36	POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik
37	POS Penanganan Keberatan Informasi Publik
38	POS Pengumuman Informasi Publik
39	POS Penyusunan Daftar Informasi Publik
40	POS Uji Konsekuensi Informasi Publik
41	Kode Etik Petugas Layanan Publik
42	Standar Pelayanan Lihat dokumen
43	POS Penyusunan Penyiapan Bahan Kemitraan di Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
44	POS Pelaksanaan Layanan Kebahasaan dan Kesastraan
45	POS Pelaksanaan Fasilitasi Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah
46	POS Pedoman Penyusunan Bahan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Revitaslisasi Bahasa dan Sastra
47	POS Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra
48	POS Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra
49	POS Pemetaan Bahasa dan Sastra
50	POS Pelaksanaan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra
51	POS Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra
52	POS Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra
53	POS Pengembangan dan Penyusunan Kamus Digital Bahasa Jawa
54	POS Sidang Komisi Bahasa Daerah
55	POS Lokakarya Hasil Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah
56	POS Penyusunan Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah
57	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra: Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra
58	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra: Pedoman Penyusunan Bahan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra
59	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra: Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra
60	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra: Pemetaan Bahasa dan Sastra
61	POS Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra: Pedoman Pengumpulan Data Bahasa dan Sastra Daerah

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Ikuti akun media sosial kami untuk informasi termutakhir

Tautan

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah © 2025